Wisata Berdesa - Muliakan Desa Wisata

Komentar Buku | Tujuh Etape “Ponggok, Inspirasi Kemandirian Desa: Menjelajahi Badan Hukum BUM Desa”

Tue, 25 Feb 2020 12:23:08pm Dilihat 328 kali author Wisata Berdesa
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Michael MANP buku ponggok

Judul Buku: Ponggok, Inspirasi Kemandirian Desa: Menjelajahi Badan Hukum BUM Desa

Penulis: Anom Surya Putra

Penerbit: LKiS Yogyakarta

Tahun Terbit: 2020

ISBN: 978-623-7177-33-3

Tebal Buku: xviii + 334 halaman

Ukuran: 14,5 x 21 cm

Harga: Rp 120.000

 

Michael Agustin, Founder & Managing Partner MANP Lawyers Litigation and Corporate

Ada 2 (dua) frasa pada judul buku ini. Buku Ponggok Inspirasi Desa dan Menjelajahi Badan Hukum BUM Desa. Dua frasa itu membuat pembaca untuk mencari apa makna dan keterkaitan antar kedua frasa. Saya menangkap kesan awal bahwa dua frasa itu lekat dengan target penulisnya. Karya Anom Surya Putra ini merupakan upaya keras untuk menyusun salah satu maha karya. Upaya keras itu melekat pada sosok penulisnya sebagai insan terpelajar yang selalu haus mencari setetes embun pengetahuan. Pengembara yang selalu menyusuri laku kehidupan intelektualitasnya. 

Sebelumnya Anom Surya Putra menumpahkan kegelisahan alam pikirnya kedalam berbagai macam tulisan yang awesome. Antara lain Agamaku Terbang Tinggi (Skripsi yang diolah dan diterbitkan INSPIRASI, 2001), Teori Hukum Kritis (antologi, diterbitkan Citra Aditya Bakti, 2003), Hukum Konstitusi Masa Transisi: Semiotika, Psikoanalisis dan Kritik Ideologi (antologi, diterbitkan Nuansa Cendekia, 2003). 

Buku yang pertama dipengaruhi perjumpaan penulisnya dengan Gus Dur pada kasus pasangan Khonghucu yang ditolak keabsahan perkawinannya. Penulisnya membela dengan studi hermeneutik hukum. Buku kedua dilatarbelakangi perkenalannya dengan pemikiran Roberto Unger tapi tidak tuntas dan berbelok pada teori hukum Gijssels, Mark van Hoecke, Bruggink dan pemikir strukturalis Foucault. Dr. MAS Hikam (waktu itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi) dan Dr. Edy Suhardono (Psikolog Sosial) tampak menjadi “guru bayangannya”. Buku ketiga bergaya narasi, berliuk-liuk, khas gaya strukturalis tapi dibungkus secara kritis melalui pengantar oleh Dr. Kusnanto Anggoro. Sosok intelektual pertahanan nasional yang menasihatinya untuk belajar tema konsolidasi demokrasi dan tampaknya menjadi “guru bayangannya”. Disamping ada sosok guru bayangan lain yang ia samarkan dalam buku itu.

Tiga karya Anom Surya Putra mengalami perubahan total pasca terbitnya UU No. 6/2014 tentang Desa. Bersama kawan pergerakannya, Jaringan Komunikasi Desa (Jarkom Desa), Anom mulai menapak pada pembacaan situasi lapangan. Ia menulis buku Ruwat BUM Desa Merpati (Jarkom Desa, 2017). Ciri khas tulisannya adalah mengemas bahasa filsafat secara popular, membumikan bahasa langit menjadi bahasa bumi yang mudah dicerna oleh para pembaca. Tulisan kelas doktoral yang dihasilkan dengan bernas oleh sarjana legal researcher.

Semakin lama pemikiran Anom menukik pada kritik teori dengan basis lapangan. Frasa “Ponggok, Inspirasi Kemandirian Desa” merupakan sintesis dari proses pergulatan pemikiran Anom tentang Kemandirian Desa melalui optimalisasi modal ekonomi dan modal sosial yang ada di Desa. Untuk mengenali isi buku ini Anom memberikan roadmap bagi pembaca. Terdiri dari 7 (tujuh) etape untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap gagasan besar dalam buku. 

Etape pertama, Pendahuluan. Disinilah kita bisa mulai menemukan makna dari sub-judul buku: “Menjelajahi Badan Hukum BUM Desa”. Dipaparkan oleh penulis pada bagian ini perihal gagasan besar ide penulisan yang berangkat dari sebuah studi empirik melalui penelitian hukum dengan pendekatan non-doktrinal. Penulis mendeskripsikan gagasan besarnya perihal Badan Hukum Desa berangkat dari kajian empirik di BUM Desa Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten. Kemudian pengalaman itu distrukturkan agar berdiri sebangun melalui beberapa diskursus antara lain: studi hukum adat, restorasi Republik Desa sebagai cara berhukum Desa, teori sosiologis badan hukum organik, dan teori terapan analisis dampak pengaturan dan peraturan perundang-undangan bercirikan Desa.

Etape kedua, penulis mengajak pembaca untuk berdarmawisata pemikiran melalui pendekatan kesejarahan untuk mengenali Desa. Penulis memperkenalkan artefak pemikiran tentang Desa dengan membaginya menjadi 3 (tiga) zaman. Mulai zaman pra-sejarah dan negara kerajaan kemudian zaman kolonial dan pasca kemerdekaan. 

Etape ketiga, penulis mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam perihal entitas Badan Hukum Desa dari kaca mata teori personalitas badan hukum, model korporasi fiksi serta model korporasi organik. Penulis juga memaparkan dari sisi kesejarahan tentang keberadaan entitas Badan Hukum Desa sebelum keberlakukan UU No. 6/2014 tentang Desa serta pasca kerberlakuan UU Desa itu.

Etape keempat, penulis mulai melakukan kajian komperehensif secara dialektis. Antara apa yang seharusnya dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Hasil telaah teoritisnya perihal keberadaan Badan Hukum Desa dalam dalam kaca mata teori sosiologi dan kaca mata teori badan hukum justru dibawa melesat ke ruang lain yakni realitas empirik BUM Desa Tirta Mandiri. 

Konstruksi gagasannya kurang lebih ambisius. Adanya fakta sosial dan sejarah bahwa Badan Hukum Desa memiliki ciri personalitas kolektif sebagai badan hukum organik. Tetapi personalitas itu bertarung dengan model korporasi fiksi yang direproduksi sejak masa kolonial. Maka, buku ini berupaya keras menemukan titik pijak bahwa model Badan Hukum Desa adalah entitas baru yang memiliki ciri khas secara sosial. 

Pada sisi yang lain keberlakuan normatif UU Desa dijadikan pijakan secara berdampingan (ko-eksistensi) untuk menyempurnakan sintesis penulis. Secara faktual ada dua hal penting yang digunakan oleh BUM Desa Tirta Mandiri untuk merepresentasikan dirinya sebagai Badan Hukum Desa. Yakni, ketika melakukan kerja sama dengan pihak ketiga karena terkait erat dengan legal standing subjek hukum serta terkait dengan hak kontraktual, permodalan dan aset. Secara terbalik, kita mulai paham maksud penulis bahwa kalau tidak ada niatan kerjasama BUM Desa dengan institusi bisnis (diluar Desa) maka tidak akan muncul isu Badan Hukum.

Etape kelima, penulis menawarkan dua gagasan besar yakni kepastian hukum BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik Bercirikan Desa dan pengelolaan kelembagaan BUM Desa. Penulis menegaskan bahwa proses legitimasi pengakuan atas badan hukum BUM Desa lebih tepat dimulai pada skala lokal Desa. Setelah itu, proses berlanjut pada pengakuan administratif yang dilakukan oleh kekuasan negara terhadap BUM Desa. Desa terlebih dahulu memproduksi opini-opini publik pada skala lokal Desa berupa kriteria-kriteria BUM Desa sebagai badan hukum bercirikan Desa. Tahap berikutnya, kekuasaan negara mengakui BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik Bercirikan Desa.

Sampai disini, buku ini melawan mainstream teori badan hukum. Sejernih-jernihnya teori badan hukum kita kenali selama ini, ternyata tampak kusut ketika digunakan membaca fenomena sosiologis BUM Desa. Kepastian hukum BUM Desa dimulai dari Desa itu sendiri, dan bukan berawal dari pengakuan formal (rekognisi-formal) yang dijalankan oleh kekuasaan negara. Bukankah hal ini tampak otentik bahwa buku ini menempatkan Desa sebagai subjek daripada objek diskursus badan hukum.

Etape keenam, penulis mendeskripsikan perihal tindakan strategis Menteri Desa. Untuk mengakui eksistensi dan esensi badan hukum Desa serta pedoman pembentukan entitas BUM Desa. Tawaran penulisnya adalah ada sebuah Peraturan Menteri Desa yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum publik bercirikan Desa menurut kriteria-kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri. Menteri Desa berwenang memfasilitasi BUM Desa pada skala nasional untuk menerbitkan peraturan Menteri yang mengakui BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik bercirikan Desa. Personalitas BUM Desa otomatis menyandang status badan hukum bila terdapat rekognisi formal melalui hukum publik.

Kita bisa mengupas rekognisi formal itu secara terbalik melalui istilah Cara Berhukum Inkorporasi. Kekuasaan negara memonopoli rekognisi formal atas status personalitas BUM Desa sebagai badan hukum melalui hukum publik. Akibatnya ketika peraturan perundang-undangan Desa tidak menyatakan bahasa tekstual-yuridis bahwa BUM Desa adalah badan hukum publik bercirikan Desa maka status badan hukum BUM Desa selalu dipertanyakan.

Penulis menyampaikan closing remark dalam etape ketujuh. Kalam penutup buku berupa catatan kesimpulan dan saran. Studi kasus Ponggok pada buku ini mengalami perluasan (ekstensifikasi) sebagai perjuangan politik. Menteri Desa memiliki wewenang supaya mengakui perjuangan itu melalui perubahan peraturan Menteri Desa. Untuk menjamin status badan hukum BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik Bercirikan Desa.

Penulisan buku ini telah membuka selubung kepentingan yang dicita-citakan oleh penulisnya secara tidak sadar. Institusi kekuasaan modal seperti perbankan dan pihak korporasi swasta akan dengan cepat memposisikan BUM Desa (sebagai Badan Hukum), untuk siap bekerja sama melalui mekanisme perjanjian kerjasama (berbagi modal dan bagi hasil). Misi semacam ini sudah tidak lagi berbicara teori dan kritik teori hukum, tapi perjuangan politik yang kembali akan dilakoni oleh penulisnya sendiri.***

Baca Juga

One thought on “Komentar Buku | Tujuh Etape “Ponggok, Inspirasi Kemandirian Desa: Menjelajahi Badan Hukum BUM Desa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Iket Sunda, Gunung Walat dan Zaman Kiwari

Mon, 10 Aug 2020 02:43:07am

Asep Saepulrohman Wisata Berdesa - Sampai hari ini pemaknaan mustika,...

Tugu Waseso dan Menara Baskoro, Tonggak Strategi Pergerakan Nasional

Sun, 28 Jun 2020 07:15:25am

Ayu Nuridha, Pendamping Desa Pemberdayaan Klaten, Wisata Berdesa -  Tugu...

Lobster Air Tawar ala BUM Desa di Bondowoso

Tue, 23 Jun 2020 04:02:35am

Bondowoso, Wisata Berdesa - Udang di Bondowoso sudah lama dikenal luas. Lobster air tawar, ini baru keren. Lobster ukuran jumbo mudah dilihat di...

Buara Kembang Campaka, Wisata Bambu Kaum Muda di Desa

Tue, 23 Jun 2020 03:38:58am

Kaum Muda di Desa Majalengka, Wisata Berdesa - Sering kita berjalan kaki...

Anom Surya Putra, UU No. 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

Thu, 4 Jun 2020 10:41:14am

Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara...

Pening Kepala: Statistik Corona, Makanan dan Masker

Mon, 1 Jun 2020 06:45:57am

Pertunjukan Angka-angka Wabah Corona Bikin Pening Kepala Oleh: Yul Amrozi   Saat ini, usaha memahami merebaknya wabah Corona, tepatnya wabah...

SUTORO EKO | URUSAN BLT-CORONA, DESA MENJADI “GEDIBAL”?

Fri, 1 May 2020 08:44:59pm

GEDIBAL: URBANISME, DESA DAN CORONA Dr. Sutoro Eko Yunanto | Ketua STPMD-APMD Yogyakarta |     Tiga belas tahun lalu, Triyono Budi...

Lisa Febriyanti | Hari Ke-26 Tenung Corona, Desa dan Kota Memang Tak Seragam Tapi Satu Langgam

Fri, 10 Apr 2020 06:41:54am

Artikel ini sebelumnya telah dimuat pada media Strategi.id dan ditayangkan ulang pada Wisataberdesa.Com atas seijin penulisnya. Syahdan, tulisan ini...

Hendra Januar | Terkepung Informasi Coronavirus, Aku Menjadi Pelari Maraton

Fri, 10 Apr 2020 04:59:49am

Mengapa Saya Kehilangan Makna Ditengah Wabah Corona? Hendra Januar (Penulis Buku "Mazhab Insomnia")   ; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4346596,4,406,165,100,00011110']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })();